Terlapor atau tersangka??apalah arti sebuah status panggilan

Standar

Kabareskrim Polri Komjen Pol Sutarman membantah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafizh Anshary sudah menyandang status tersangka dalam kasus surat palsu putusan hasil Pileg 2009 untuk Dapil Halmahera Barat, Maluku Utara.”Belum ditetapkan sebagai tersangka, SPDP dikirim ke Kejagung atas laporan polisi Abdul Sukur Mandar, terhadap terlapor ketua KPU,” kata Sutarman dalam pesan singkat kepada wartawan, Senin (10/10/2011). Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Wakil Jaksa Agung Darmono membenarkan penetapan tersangka Abdul Hafiz dalam kasus tersebut. SPDP yang diterima Kejagung bernomor Spdp.No.B/81-DP/VII/2011/Dit.Tipidum. Dia ditetapkan menjadi tersangka pada 15 Agustus lalu..Senin, 10 Oktober 2011 Sumber oke zone

Faktanya adalah “Kejaksaan Agung menerima SPDP dari Mabes Polri. Mengacu pada surat resmi itu, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa Hafiz berstatus tersangka. “Dari SPDP yang kami terima, disebutkan bahwa dia (Abdul Hafiz) tersangka,” kata Jaksa Agung Basrief Arief. Pernyataan Basrief ini mengkonfirmasi pernyataan Wakil Jaksa Agung Dharmono sebelumnya.

Terkait dengan SPDP yang dikirimkan ke Kejaksaan, terkait dengan terlapor. Jelas di sini ada semacan kekurang cermatan. Bahwa di dalam perihal surat itu memang sudah merupakan format yang tidak segera disesuaikan dengan substansi. Di sini sebetulnya letak pertanyaan teman-teman wartawan,” ujar Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Ketut Untung Yoga Ana di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jaksel, Rabu (12/10/2011).Dijelaskannya, dalam surat tersebut dicantumkan perihal kata tersangka atas nama Abdul Hafiz Anshary dan kawan-kawan.”Padahal substansinya berdasarkan laporan dari terlapor AHA dengan empat komisioner. Jadi memang terlapor statusnya yang artinya masih dalam penyelidikan. Terlapor berarti masih dalam proses diselidiki,” kata Ketut.

“KUHAP itu mengatakan SPDP hanya saksi dan tersangka, hanya itu,” kata Nanan di sela-sela acara diskusi “Reformasi Penegakan Hukum” di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Rabu (12/10/2011).Penegasan Wakapolri ini mematahkan pernyataan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Ketut Untung Yoga Ana sebelumnya

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (lihat Pasal 1 angka 14 dan angka 15 KUHAP)

Terlapor adalah aparat atau unit kerja pada Lembaga Pengadilan yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perilaku BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 076/KMA/SK/VI/2009

Tahu

Dalam pelaksanaan teknis istilah terlapor digunakan kod calon tersangka, meskipun ada beberapa keluhan dari terlapor(calon tersangka) kepada penyidik. Mengapa sy bisa jadi tersangka karena pengetahuan hukum sekarang banyak yang mengetahui dan mengerti ditambah penyampaian oleh pengacara sehingga keluhan tentang status tersangka bisa dimengerti.untuk menjadi tersangka sesuai laporan polisi masyarakat dapat menanyakan kepada penyidik apa dasarnya dan suatu kewajiban penyidik memberitahukannya,sesuai hukum penyidik menetapkan seseorang dengan dasar hukum yaitu “bukti permulaan yang cukup” .Kalau masyarakat sudah dipanggil atau diperiksa secara verbal tanpa ada alasan hukum yabg jelas sudah sepantasnya penyidik itu dilaporkan kepada atasan penyidiknya untuk mengkoreksi supaya penyidik dalam menjalani tugasnya sesuai standar operasi baku sesuai peraturan kapolri dan undang-undang

Legalitas penangkapan tersangka di luar negeri

Standar
Ekstradisi menurut UU RI No. 1 tahun 1979 adalah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang mengadili dan menghukumnya. Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu “perjanjian” (treaty) antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya (Pasal 2 ayat 1 dan 2).

Sedangkan Mutual Legal Assistance atau perjanjian saling bantuan hukum adalah perjanjian antara dua negara asing untuk tujuan informasi dan bertukar informasi dalam upaya menegakkan hukum pidana. Bantuan ini dapat berlangsung berupa memeriksa dan mengidentifikasi orang, tempat dan sesuatu, transfer kustodi, dan memberikan bantuan dengan immobilization dari alat-alat kegiatan kriminal. Bantuan mungkin ditolak oleh salah satu negara (sesuai dengan perjanjian rincian) untuk politik atau alasan keamanan, atau jika pelanggaran pidana dalam pertanyaan tidak dihukum sama di kedua negara. Beberapa perjanjian dapat mendorong bantuan dengan bantuan hukum bagi warga negara di negara-negara lain. Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang merupakan payung dari MLA, yaitu UU No 1 tahun 2006 yang berlaku sejak 3 Maret 2006. UU ini mengatur ruang lingkup MLA, prosedur Mutual Assistance Request (MAR) dan pembagian hasil tindak pidana yang disita kepada negara yang membantu. Di samping itu, di dalam UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 (UUTPPU), diatur juga masalah MLA pada Pasal 44 dan 44A. MLA pada intinya dapat dibuat secara bilateral atau multilateral. MLA bilateral ini dapat didasarkan pada perjanjian MLA atau atas dasar hubungan baik timbal balik (resiprositas) dua negara. Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian kerja sama MLA Bilateral dengan Australia, China, Korea, dan AS. Sementara itu, MLA Multilateral terangkum pada MLA regional Asia Tenggara yang sudah ditandatangani hampir semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.
Objek MLA antara lain, pengambilan dan pemberian barang bukti. Ini termasuk pernyataan, dokumen, catatan, identifikasi lokasi keberadaan seseorang, pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan, pencarian, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan, mengusahakan persetujuan orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta bantuan MLA. Dalam pelaksanaan MLA, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas sentral (central authority) dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian. Hal ini berupa peng-geledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat , dan pengambilan keterangan.

Singapura dianggap menjadi tempat teraman bagi koruptor atau tersangka pidana lainnya  untuk kabur uang hasil pidananya . Sekalipun terdapat indikasi bahwa beberapa  tersangka berada di Singapura, penyidik polisi Indonesia tidak dapat bertindak secara legal untuk menangkap koruptor tersebut. Kekuatan kedaulatanlah (sovereign state) yang tidak memperbolehkannya. Berdasarkan hukum internasional, penegak hukum suatu negara tidak dapat menduduki wilayah negara lain dengan menangkap seseorang yang dianggapnya melakukan tindak kriminal dan membawanya kembali ke negara asal. Penangkapan hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum negara yang memiliki kedaulatan dan itupun hanya apabila orang tersebut dianggap mengancam keamanan nasional,hal ini didukung pula oleh para hakim  yang sangat kritis atas peranan pemerintah dalam penangkapan lintas negara yang mengakibatkan pelanggaran hukum. Bahkan, dalam beberapa kasus, pengadilan menolak memeriksa pokok perkara dengan alasan tidak mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa perkara tersebut (Mullen Case).

Prosedur ekstradisi seringkali berbelit-belit dan menghabiskan banyak waktu sehingga pemerintah mengesampingkan proses tersebut (Ilias Bantekas and Susan Nash, International Criminal Law, hal.293). Legalitas suatu prosedur untuk membawa seorang tersangka ke pengadilan, seringkali, bukan menjadi perhatian utama negara. Pada dasarnya, pengadilan tetap memiliki yurisdiksi untuk mendengar pokok perkara suatu kasus terlepas dari cara penangkapan tersangka (Ibid). Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di luar yurisdiksi pengadilan dianggap tidak relevan dengan yurisdiksi pengadilan untuk memeriksa pokok perkara. Namun, Lanjutkan membaca