Salahkah Polisi dalam proses “insignificant principle”(kasus seperti mbah minah,pencurian semangka)??

Standar

Dalam perkuliahan di kelas  sering pak” prof ”  dosen saya menanyakan dimanakah” hati nurani seorang penegak hukum sampai tega memproses mbah minah yang hanya mengambil  buah kakao yang jatuh ke halamannya?”.Hal ini yang menyebabkan polisi dianggap sewenang-wenang dalam kewenangannya bila dibandingkan dengan korupsi dengan kerugian  milyaran mengapa harus memproses mbah minah yang hanya mencuri 2 buah kakao,tetapi kita melihat dari sudut polisi saja pernahkah kita menanyakan hal ini dengan korban pihak perusahaan yang mengalami kerugian sehingga perusahaan melaporkan mbah minah atau kasus pencurian semangka ,pencurian kapas.Polisi sebagai “hukum yang berjalan ” memang mempunyai diskresi kepolisian untuk menyelesaikan perakara yang ringan tetapi polisi tetap mempunyai pedoman petunjuk teknis untuk menyelesaikan perkara pidana secara prosedur sesuai undang-undang (KUHP,KUHAP,Undang-undang Kepolisian ).Dalam tugasnya menegakan hukum polisi menghadapi dilema bila tidak memproses suatu pidana yang dilaporkan penyidik akan mendapat keluhan dari pelapor dan penyidik akan diperiksa oleh satuan PROPAM atau istilah asingnya “Internal Affair” karena dianggap tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya dan bisa mendapatkan sanksi disiplin sampai dimutasikan ke satuan administrasi karena dianggap lalai.bila dikaji oleh pendapat  Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah sekedar logika semata, lebih daripada itu hukum merupakan ilmu sebenarnya (genuine science),(Satjipto Rahardjo melihat hukum sebagai objek ilmu daripada profesi, dengan selalu berusaha untuk memahami atau melihat kaitan dengan hal-hal dibelakang hukum, keinginan untuk melihat logika social dari hukum lebih besar daripada logika hukum atau perundang-undangan), yang harus selalu dimaknai sehingga selalu up to date. Pemikiran konvensional yang selama ini menguasai/mendominasi karakteriktik berpikir ilmuwan hukum, bagi Satjipto merupakan tragedi pemikiran.Sejak munculnya hukum modern, seluruh tatanan social yang ada mengalami perubahan luar biasa. Kemunculan hukum modern tidak terlepas dari munculnya negara modern. Negara bertujuan untuk menata kehidupan masyarakat, dan pada saat yang sama kekuasaan negara menjadi sangat hegemonial, sehingga seluruh yang ada dalam lingkup kekuasaan negara harus diberi label negara, undang-undang negara, peradilan negara, polisi negara, hakim negara dan seterusnya. Bagi hukum ini merupakan sebuah puncak perkembangan yang ujungnya berakhir pada dogmatisme hukum, liberalisme, kapitalisme, formalisme dan kodifikasi.Untuk melaksanakan pemikiran Prof  Tjip supaya polisi dalam menegakan hukum supaya adil sehingga tidak dianggap sewenang-wenang seperti kasus mbah minah ,pencurian semangka ,pencurian kapas kita seharusnya dapat melihat dari semua sisi  jangan hanya dari korban tetapi dari pelapor dan juga mekanisme hukum positif kita ,saya sependapat Prof Tjip supaya Peran dan fungsi Polri bukan sebagai alat kekuasaan atau pemerintah tetapi sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, yang merupakan institusi wakil rakyat dalam melaksanakan fungsi kepolisian. Oleh sebab itu Polri dalam melaksanakan tugasnya hendaknya menggunakan sistem H2O yaitu senantiasa menggunakan hati nurani ,otak, otot dan (Rahardjo, 2000), Karena yang dihadapi dalam tugasnya adalah masyarakatnya, manusia yang harus dibimbing, dilindungi dan dihormati hak-haknya sebagai manusia . Lanjutkan membaca