Pengertian Hukum Kepolisian

Standar

Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur segala sesuatu mengenai kepolisian kata pokok kepolisian adalah polisi yang diartikan sebagai fungsi yang menyangkut tugas dan wewenang, atau organ yang menyangkut organisasi dan administrasi. Polisi sebagai fungsi dinamakan pula polisi dalam arti materiil sedangkan polisi sebagai organ adalah polisi dalam arti formal. Hukum akan mengatur fungsiĀ  kepolisian dinamakan juga akan kepolisian materiil dan hukum yang mengatur organ kepolisian, hukum kepolisian formal. Hukum kepolisian formal disebut atau administrasi kepolisian. Hukum kepolisian dapat dibedakan antar hukum kepolisian objektif berupa sejumlah peraturan – peraturan mengenai kepolisian pada umumnya dan hukum kepolisian subjektif, yang memberi wewenang atau hak untuk melakukan tindakan – tindakan kepolisian.

Hukum kepolisian dapat terbagi dalam hukum kepolisian umum, ialah hukum yang mengatur kepolisian yang meliputi wewenang penegakkan seluruh hukum pidana terhadap siapa pun dan hukum kepolisian khusus , ialah hukum yang mengatur kepolisian dibidang khusus seperti imigrasi, bea cukai, kehutanan, pamong praja, dll atau yang mengatur kepolisian dilingkungan subjek hukum tertentu seperti lingkungan militer. [1]

Dalam hukum kepolisian terdapat tiga dimensi diantarannya yaitu aspek yuridik, aspek yuridik hukum kepolisian terkait dengan sistem hukum nasional seperti tertuang dalam pasal 5 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia no. 2 / 2002. Lanjutkan membaca