Konsep kerja penyidik Polri menghadapi pidana HAKI

Standar

Polri sebagai penyelidik dan penyidik utama yang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana sebagaimana dicantumkan secara implicit dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Idonesia, berkompeten untuk menangani tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual. Berikut ini peraturan perundang-undangan yang mendasari Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan segala tindak pidana yang terkait dengan HaKI, khususnya bidang Paten dan Merek:

1)        Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

2)        Undang-undang Nmor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta.

3)        Undang-undang Nomor 13 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten.

4)        Undang-undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek.

5)        Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

6)        Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

7)        Undang-undang Nomor 32 tahun 200 tentang Desain tata Letak Sirkuit Terpadu.

8)        Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.

9)        Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

10)     Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolsian Negara R.I.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Polri berwenang melakukan tindakan kepolisian baik yang bersifat pre-emtif, preventif dan represif terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana HaKI, khususnya bidang Paten dan Merek. Namun demikian, dengan diundangkannya UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dimana keduanya termasuk dalam lingkup delik aduan, maka Polri tidak dapat proaktif melakukan tindakan kepolisian tanpa adanya pelaporan ataupun pengaduan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Polri memerlukan penyesuain dalam berbagai hal yang terkait dengan tindakan polisional atau represif pro justitia, dari semula bersifat proaktif menjadi reaktif.

Lanjutkan membaca

Iklan