Realita perlindungan saksi di Indonesia

Standar
saksi Rani

Dalam kasus penembakan Nasrudin ada seorang saksi yang sering disebut yaitu rani yang menjadi saksi kunci dalam pembuktian keterlibatan ketua KPK Antasari Azhar.Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Ini karena fakta menunjukkan, banyak kasus-kasus pidana maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman baik fisik atau psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap saksi dan korban ataupun keluarganya yang membuat mereka takut memberi kesaksian kepada penegak hukum. Namun sayangnya, hingga kini hal tersebut kurang menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan catatan, pada tahun 2006 setidaknya masih terdapat saksi dan korban yang harus menjalani proses hukum pidana karena dilaporkan balik karena mencemarkan nama baik ataupun digugat secara perdata. Beberapa diantaranya juga masih diproses pasca lahirnya UU No 13 tahun 2006. Selain itu, tercatat pula beberapa saksi yang mendapat kekerasan fisik.

Sampai saat ini UU Perlindungan Saksi dan Korban sudah berumur enam bulan sejak disahkan oleh DPR RI. Namun nyaris tidak terlihat adanya persiapan pemerintah untuk menindaklanjuti undang-undang tersebut. Kesan yang muncul, undang-undang yang lahir dari proses perjuangan yang sangat panjang itu hanya teronggok begitu saja. Kesan ini muncul karena tidak adanya langkah kongkret pemerintah menjalankan isi UU itu maupun upaya pemerintah mensosialisasikan aturan tersebut sehingga muncul keberanian saksi atau korban dalam mengungkapkan fakta dalam upaya pengungkapan sebuah tindak pidana atau pelanggaran HAM. Beberapa lembaga memang sudah ada yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban seperti di lakukan oleh KPK dan Kepolisian. Namun, upaya ini masih bersifat parsial (tidak tersistem) dan kadang kala hanya bersifat ala kadarnya.

Realitas yang dipaparkan diatas menunjukkan pula ketidakpekaan institusi penegak hukum untuk merespon serangkaian tindakan-tindakan yang menyerang eksistensi person yang didudukkan dalam posisi saksi. Untuk kondisi ini Koalisi Perlindungan Saksi menilai bahwa aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian, kejaksaan dan para hakim masih belum memberikan perhatian yang layak dan serius terhadap perlindungan bagi saksi dan atau korban.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebenarnya telah mengamanatkan beberapa hal untuk segera ditindaklanjuti, diantaranya adalah dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan anggota lembaga, namun sampai saat ini nampaknya pemerintah belum terlihat menyiapkan lembaga ini. Dalam UU No 13 tahun 2006 juga disebutkan bahwa Presiden harus menerbitkan Perpres mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat yang mengurusi LPKS dalam jangka waktu maksimal 3 bulan setelah LPSK terbentuk. Undang-Undang mengatakan demikian, namun akan lebih baik bila sebelum LPSK terbentuk, model lembaga ini sudah tersusun sehingga bila sudah berjalan tidak lagi meraba-raba mencari bentuk.

Implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban juga memerlukan aturan Peraturan Pemerintah. Saat ini, pemerintah dalam hal ini Departeman Hukum dan HAM masih menggodok Rancangan PP Pemberian Kompensasi dan Restitusi Serta Kelayakan, Penentuan Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan Kepada Saksi dan atau Korban. Namun, upaya pembuatan PP ini terasa berjalan lambat karena belum juga disahkan hingga saat ini. Selain itu penyusunannya juga minim sosialisasi ke masyarakat sehingga dkhawatirkan tidak aplikatif.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s